SURABAYA – Aksi unjuk rasa ratusan sopir truk pada Rabu (30/9/2026) membuat sejumlah ruas jalan utama di Surabaya dan Sidoarjo macet parah. Kemacetan tersebut berimbas pada mahasiswa yang hendak berangkat ke kampus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Universitas Kristen Petra, dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOSA-AWS) berpotensi terdampak karena jalur menuju kampus mereka bersinggungan dengan area yang dikuasai massa aksi.
Aksi ini digelar oleh Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 30 September hingga 2 Oktober 2026, gangguan lalu lintas belum tentu berakhir dan masih dapat dirasakan mahasiswa dalam beberapa hari ke depan, menurut pemberitaan sejumlah media, sedikitnya 250 armada dikerahkan dalam aksi ini, mulai dari truk towing, colt diesel, hingga truk fuso, sebuah media ekonomi melaporkan bahwa penyelenggara memproyeksikan jumlah peserta lebih besar, yakni sekitar 600 truk dan 800 orang. Perbedaan angka tersebut menunjukkan massa terus berdatangan sepanjang hari. Pergerakan massa dimulai dari kawasan Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo, tempat para sopir berkumpul, berdoa, dan mengatur formasi sejak dini hari. Dari sana, konvoi bergerak ke Bundaran Waru, lalu menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Taman hingga kawasan Bundaran Waru dilaporkan padat karena banyaknya kendaraan peserta aksi yang melintas dan berhenti di sekitar lokasi, dijalan frontage Ahmad Yani, kondisi disebut lumpuh total.
Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Galih Bayu Raditya, menjelaskan bahwa polisi mengalihkan arus lalu lintas karena pusat aksi berada di depan Kantor Dishub Jatim, ia meminta pengendara menghindari sisi frontage Jalan Ahmad Yani selama aksi berlangsung, pada siang hari truk peserta aksi terus berdatangan sehingga jalan tetap tertutup penuh, setelah dari dishub, massa melanjutkan aksi ke Kantor Pertamina di Jalan Jagir Wonokromo, ratusan truk towing memenuhi kawasan itu, sehingga polisi menutup akses menuju Jalan Jagir Wonokromo dari arah Jalan Panjang Jiwo dan Jalan Prapen, rencana aksi juga mencakup kantor Jasa Raharja dan Kantor Gubernur Jawa Timur.
Tuntutan utama para sopir adalah penghapusan syarat barcode untuk pembelian solar bersubsidi, para sopir menilai sistem tersebut menyulitkan mereka mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan operasional, barcode pembelian solar subsidi itu disebut tiba-tiba diblokir, sementara kelangkaan solar membuat sopir harus mengantre berjam-jam di SPBU. Salah seorang peserta aksi, Firman, mengaku para sopir kesulitan memperoleh solar. Ia bahkan menceritakan ada armada yang sempat berselisih dengan petugas SPBU karena stok solar dinyatakan habis, selain itu massa menuntut kendaraan towing mendapat hak yang sama dalam mengakses BBM bersubsidi. Menurut koordinator aksi GSJT, Supriyono, pengemudi truk towing selama ini merasa dianaktirikan karena tidak memperoleh alokasi solar bersubsidi.
Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi dari pihak kampus maupun mahasiswa mengenai jumlah mahasiswa yang terlambat, namun berdasarkan lokasi dan jalur akses, tiga kampus berikut berpotensi terdampak:
- UINSA. Kampus ini berada di Jalan Ahmad Yani, tepat di koridor yang padat dan sempat dialihkan. Mahasiswa yang berangkat dari Sidoarjo, Gresik, maupun Surabaya dan harus melintasi ruas ini adalah yang paling mungkin terkena imbasnya.
- Universitas Kristen Petra. Kampus di kawasan Siwalankerto ini memiliki akses yang terhubung dengan kawasan Jagir dan Prapen, dua titik yang ditutup polisi ketika massa berkumpul di Kantor Pertamina.
- STIKOSA-AWS. Kampus di kawasan Nginden Semolo, Surabaya timur, bisa terpengaruh karena banyak mahasiswa menuju ke sana melalui koridor Ahmad Yani dan Jagir.
Polisi mengimbau pengendara menghindari Jalan Frontage Ahmad Yani, khususnya di depan Kantor Dishub Jatim, selama aksi berlangsung, mahasiswa disarankan berangkat lebih awal menyiapkan waktu tempuh yang lebih longgar, dan memantau informasi lalu lintas dari kepolisian sebelum berangkat, di sisi lain pihak kampus diharapkan memberi kelonggaran bagi mahasiswa yang terlambat akibat kondisi di luar kendali mereka, misalnya toleransi absensi, penjadwalan ulang ujian, atau perkuliahan daring sementara pada hari-hari puncak aksi.